SEKILASINFO45

Kicauan politisi Partai Gerindra Fadli Zon soal "pemimpin planga plongo" menuai pro kontra. Sejumlah politisi dan warganet mempertanyakan siapa pemimpin yang dimaksud oleh Fadli Zon. Salah satunya Ketua DPP PSI Tsamara Amany. "Gini ajalah, Pak Fadli kan orang yang berani, terus siapa pemimpin 'planga plongo' yang dimaksud? Siapa, saya yakin Pak Fadli berani mengungkap siapa yang dimaksud oleh beliau," katanya dikutip dari merdeka.com, Sabtu (31/3/2018). Fadli Zon berkicau soal masa depan Indonesia di akun Twitternya. Kicauan ini beraroma jelang Pilpres Indonesia 2019 nanti. "Klu ingin bangkit n jaya, RI butuh pemimpin spt Vladimir Putin: berani, visioner, cerdas, berwibawa, nggak byk ngutang, nggak planga plongo," kicau Fadli Zon, Jumat (30/3/2018). Tsamara pun juga mempertanyakan mengenai sikap Fadli yang kagum pada Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebab, Putin dinilai sebagai orang yang tidak layak untuk memimpin negara demokrasi, seperti In...

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, kembali berulah di Twitter. Pasalnya Fadli Zon mengunggah cuitan di Twitter yang menginginkan RI butuh pemimpin seperti Vladimir Putin. “Klu ingin bangkit n jaya, RI butuh pemimpin spt Vladimir Putin: berani, visioner, cerdas, berwibawa, nggak byk ngutang, nggak planga plongo,”unggahnya pada Jumat (30/3). Klu ingin bangkit n jaya, RI butuh pemimpin spt Vladimir Putin: berani, visioner, cerdas, berwibawa, nggak byk ngutang, nggak planga plongo. — Fadli Zon (@fadlizon) March 30, 2018 Vladimir Putin adalah Presiden Rusia yang baru saja terpilih kembali keempat kalinya, pada 18 Maret lalu. Fadli Zon lantas membandingan pemimpin RI dengan pemimpin Rusia. @datuakrajoangek “Kanda, kalau di Indo muncul pemimpin seperti Putin, dan kanda tetap jadi oposisi, paling sedikit hidung dan bibir kanda ga kaya gitu lagi bentuk serta posisinya. Mungkin sudah kebalik2.” Kanda, kalau di Indo muncul pemimpin seperti Putin, dan kanda tetap jadi oposisi, paling sedikit h...

  JAKARTA – Nyak Sandang selesai menjalani operasi mata di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Kakek asal Aceh itu kini kembali bisa melihat. Dia pun tak sabar ingin melihat langsung wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di ranjang perawatan Paviliun Kartika, RSPAD Gatot Sobroto, Nyak Sandang tampak senang bisa melihat album foto saat dirinya bertemu dengan Kepala Negara di Istana Merdeka, Rabu, 21 Maret lalu. "Kalau kemarin bisa pegang tangan, diusap-usap tangannya tapi tidak bisa melihatnya. Mungkin besok bisa melihat lebih sempurna," ujar Maturidi menerjemahkan ucapan ayahnya, Jumat (30/3/2018). Sebagaimana keterangan resmi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin diterima Okezone, disebutkan bahwa kondisi terakhir Nyak Sandang sudah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Saat dilaporkan oleh ajudan Presiden Kolonel Inf Deddy Suryadi, kemarin, Jokowi sedang berada di Madiun, Jawa Timur. Jokowi pun mengungkapkan rasa senang dan menyampaikan salamnya...

JAKARTA - Anies Baswedan dikabarkan menjadi salah satu tokoh yang masuk daftar kandidat cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Akankah Anies menyusul jejak Joko Widodo (Jokowi) yang sukses menjadi presiden setelah sebelumnya juga menjabat gubernur DKI Jakarta? Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan Anies dan Jokowi berbeda. Menurut dia, Jokowi sudah sangat populer sejak masih menjadi wali kota Solo. Saat Jokowi memutuskan dari Solo ke Jakarta, beritanya sangat menyedot perhatian publik waktu itu. Saat menjadi gubernur DKI Jakarta, Jokowi pun mematangkan diri menuju Pilpres. “Dari sisi itu saya lihat ada perbedaan,” tegas Hinca di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3). Hanya saja Hinca menuturkan Anies juga punya karakter tersendiri. Anies Baswedan pernah menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan, penggagas Indonesia Mengajar dan rektor Universitas Paramadina. “Jadi memang setiap orang beda latar belakangnya,” ungkap Hinca. Karena itu, ...

Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD membantah dirinya menjadi bagian dari mereka yang merekayasa perpecahan, seperti yang telah dituduhkan oleh Ratna Sarumpet. Pernyataan Ratna itu dituliskan melalui akun Twitternya setelah Mahfud membalas pertanyaan dari seorang netizen terkait Mahfud yang tidak lagi mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. “Jadi prof udah ngga sepaham lgi sama pak Prabowo? hehehe.. Oiya prof, koq bisa ya; 2014 ketua tim sukses Prabowo 2019 calon wapres pak Jokowi Laif ya prof.. (emoji),” tulis seorang netizen. Mahfud kemudian menjawab bahwa dirinya sudah lama tidak sepaham dengan Prabowo, termasuk tidak ikut serta dalam Aksi 212. “Sdh lama tak sepaham. Saat beliau kalah di Pilpres sy menolak keras saat diajak berperkara di MK krn sy tahu posisi hukumnya. Saat 212 sy jauh di luar arena, meski asyik menonton dari jauh. Sy manusia bebas, bicara dgn nurani dan logika sendiri. Jgn kacaukan NKRI dgn pesimisme,” jawab Mahfud MD. Jawab...

Berkas kasus ujaran kebencian dengan tersangka Ahmad Dhani telah dinyatakan lengkap atau P21. Dalam dua minggu mendatang, kasusnya bakal disidangkan. Dhani dalam kasus ini, Dhani terancam hukuman enam tahun penjara. Menanggapi hal itu, Dhani tak merasa gentar. "Enam tahun, terus kenapa? Kalau ditanya bersalah atau nggak sih, saya nggak bersalah. Saya optimis masih ada keadilan aja. Orang nggak salah, nggak takut," kata Dhani di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Senin (12/3/2018). Apakah akan melaporkan balik si pelapor, suami Mulan Jameela itu ternyata ada rencana. Hanya saja, dia dan kuasa hukumnya masih menunggu waktu yang tepat. "Kalau laporin sih memang ada agenda itu. Kita tunggu momentum aja, waktunya kapan, masih rahasia," katanya. Perkara Dhani bermula dari konten yang diunggahnya ke Twitter: "Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yang perlu di ludahi muka nya - ADP." Jack Boyd Lapian kemudian melaporkan Dhani ke polisi. Dia me...

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan berencana melakukan penutupan tempat hiburan malam Alexis di Jalan RE Martadhinata, Jakarta Utara tanpa melibat aparat Kepolisian. Hal ini pun disayangkan oleh Pengamat Kepolisian Edi Hasibuan karena Anies tak memanfaatkan hubungan baik dengan polisi. "Saya rasa pak Anies jangan sok jago atau arogan lah (cuma melibatkan Satpol PP). Karena kita ga tahu apa yang terjadi ini masalah eksekusi ada dampaknya," ujar Edi kepada Akurat.co saat dihubungi Kamis (22/3). Apalagi, surat eksekusi penutupan tempat hiburan malam itu dirahasiakan oleh Anies tanpa diketahui oleh publik. Akibatnya pun berbuntut fatal salah seorang wartawan bernama Adi Wijaya sempat disandera selama 1 jam. "Pemprov DKI itu wajib hukumnya berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Saya kira bapak Gubernur dengan polisi tidak sejalan (makanya ga dilibatkan)," tegas dia. Oleh karena itu, ia mengingatkan kembali kepada Anies untuk tidak arogan hanya mengandalkan...

JAKARTA - Presiden Joko Widodo berkenan merespons pidato Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menghebohkan dunia maya, terkait Indonesia bubar 2030. Saat dimintai tanggapan mengenai pidato tersebut usai menghadiri Rapimnas Perindo 2018, di JCC Senayan, Jakarta pada Rabu (21/3) malam, Jokowi  punya pandangan berbeda. "Hehehehe, saya memandang ke depan itu dengan rasa optimisme. Memandang ke depan itu juga memberikan sebuah harapan lebih baik kepada anak-anak muda, kepada rakyat," jawab Jokowi. Presiden ketujuh RI itu pun menambahkan, sesulit apa pun tantangan yang ada harus disikapi dengan rasa optimisme. "Harus ada rasa optimisme, rasa harapan lebih baik," pungkas mantan gubernur DKI Jakarta itu. Sumber Berita Dari. ( JPNN.COM ) Dengan Judul Yang Sama: Prabowo Bilang Indonesia Bubar 2030, Begini Respons Jokowi

JAKARTA - Bagai kacang lupa pada kulitnya. Peribahasa itu dinilai pas untuk menggambarkan perlakuan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap umat Islam. Koordinator Forum Umat Islam Revolusioner (FUIR) M Al-Fatih mengatakan, umat Islam hari ini merasakan bahwa Anies telah mulai meninggalkan perjuangan dan menjauhi mereka yang telah bersusah payah mendukungnya. "Hetika HRS (Habib Rizieq Shihab) dalam masalah sehingga harus mengungsi ke Arab Saudi, tidak ada satu kata pun kalimat atau inisiatif dari Anies untuk melakukan pembelaan," ujar Al-Fatih dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/3). "Saat tokoh-tokoh umat bersilaturahmi mengunjungi HRS di pengungsian, Anies hanya diam," lanjut dia. Anies juga diam ketika umat Islam berbondong-bondong ingin menyambut HRS. Termasuk, Anies juga diam ketika terpidana penista agama Basuki T Purnama bermanuver untuk melakukan peninjauan kembali (PK) terhadap kasusnya. "Anies hanya memanfaatkan umat untuk kepentingan poli...

JAKARTA. Kisah bocah yang meminta kursi roda ke Presiden Joko Widodo viral di dunia maya. Seorang bocah kelas 3 SD yang bernama Bulan Karunia Rudianti itu menulis surat yang ditujukan langsung kepada Presiden tanggal 16 Maret 2018. Surat itu kemudian diunggah ke akun Instagram-nya, @bulankarn, dan mendapat perhatian luas dari warganet. Dalam surat yang ditulis tangan itu, awalnya Bulan menceritakan bahwa ia kerap melihat Jokowi di televisi membagi-bagikan sepeda. Ia mengaku ingin mendapat hadiah dari Jokowi, tetapi bukan sepeda, melainkan kursi roda. Sebab, Bulan adalah penyandang disabilitas dan tak mempunyai sepasang kaki. Berikut surat lengkap yang ditulis Bulan: "Pekan Baru, 16 Maret 18 Kepda YTH Bapak Jokowi di Jakarta Assalammualaikum Wbr Pak Jokowi apa kabar? Semoga bapak selalu dalam lindung an Allah SWT. Perkenalkan nama saya Bulan.Saya kelas 3 SD di Pekanbaru-Riau. Langsung aja ya pak, Pak Jokowi, saya suka lihat bapak di televisi bagi-bagi sepeda. Saya mau juga p...

Kawasan Teluk Jakarta, Muara Angke kini dipenuhi lautan sampah. Sampah-sampah tersebut berasal dari sampah rumah tangga, plastik, botol bekas dan lainnya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, dirinya akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji untuk meninjaklanjuti sampah-sampah tersebut. "Ya ini terima kasih masukannya. Saya koordinasi nanti sama Pak Isnawa Adji. Kemarin juga saya lihat di televisi disorot, di daerah Muara Angke itu lautnya tercemar sampah. Kita akan fokuskan di sana," ujar Sandiaga di Gren Alia Prapatan, Jakarta, Jumat (16/3/2018). Sandiaga menuturkan, dirinya masih ingat pernah ditantang Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk membersihkan perairan di Jakarta. Namun, Sandiaga mengatakan, saat ini Pemprov DKI Jakarta fokus untuk membersihkan perairan Jakarta di Kepulauan Seribu. "Kebetulan kemarin juga dapat tantangan dari Bu Susi untuk membersihkan peraira...

JAKARTA - Jumlah warga miskin di DKI Jakarta terus bertambah setiap bulan. Fakta menyedihkan ini juga disadari Gubernur Anies Baswedan. Anies mengatakan, masih banyak ketimpangan di ibu kota. Hal itu semakin dirasakan sejak maraknya pembangunan baik gedung, mal, hotel, maupun apartemen yang semakin menunjukkan perbedaan si kaya dan si miskin. “Di Jakarta kalau kita lihat indikator-indikator ketimpangannya luar biasa. Jadi kita ingin benar-benar serius soal itu,” ujar Anies saat membuka acara Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 di Balai Agung, Balai Kota, Kamis (15/3). Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu ingin seluruh pembangunan yang dilakukan di Jakarta dapat dirasakan dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut agar tak ada lagi wujud ketimpangan di daerah pimpinannya “Jadi hard infrastruktur itu bukan project besar-besar yang terlihat mata, tapi juga yang menyangkut langsung kepada war...

JAKARTA – Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati telah mengajukan pengunduran diri ke Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Marina menyatakan pengunduran diri disampaikan langsung ke Sandi pada 6 Maret 2018 lalu. “Saya datang ke sana mengajukan pengunduran diri,” ujar Marina saat dihubungi, Kamis (15/3/2018). Marina menambahkan waktu itu Sandi menahan dirinya untuk keluar dari BUMD. Marina menjelaskan alasan yang mendasarinya adalah PSO (Public Standing Obligation)  atau kewajiban pelayanan publik yang tidak kunjung cair. Sebelumnya Marina telah telah meminta PSO sejak November lalu. Sandi, kata Marina, memintanya untuk bertahan dan berjanji akan segera mengeluarkan PSO. “Saya langsung duduk bilang ‘Pak saya mau resign’ saya bilang. ‘Kenapa?’ saya bilang ini, Bapak gimana saya mau kerja baik? Karena nggak dibantu, PSO belum turun saya bilang gitu. Terus di dalam Badan Pengawas juga ngaco-ngaco. Saya bilang gitu. ‘Bu jangan dong, jangan dulu, kalau saya...

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak kunjung menandatangani hasil revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UUU MD3) hingga 30 hari pasca disahkan oleh DPR. Bagaimana kini nasib UU tersebut? Ketua Presidium Perhimpunan Masyarkat Madani (Prima) Syahroni mengatakan, hasil revisi UU MD3 tersebut kini telah resmi menjadi UU meski tidak ditandatangani oleh presiden. Menurutnya, suatu UU akan otomatis berlaku setelah 30 hari disahkan oleh DPR. "UU MD3 sudah berlaku jadi kekuatan hukum. Semua pihak harus tunduk pada ketentuannya," ujar Syahroni saat dihuhungi SINDOnews, Rabu (13/3/2018). Lantas, bagaimana dengan pasal penghinaan anggota DPR dan sejumlah pasal lain yang sempat menjadi polemik di masyarakat? Syahroni mengatakan, meski ada sejumlah pasal yang menuai kontroversi, secara keseluruhan UU MD3 sudah berlaku. Dia mengimbau agar para pengkritik DPR yang keberatan dengan sejumlah pasal kontroversial tersebut untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK)...

Dua wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, dilaporkan ke polisi atas dugaan penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial Twitter. Fahri dan Fadli dilaporkan ke Markas Polda Metro Jaya. Yang melaporkannya mereka seorang pria bernama Muhammad Rizki, dengan nomor laporan LP/1336/III/2018/PMJ/DITRESKRIMSUS tanggal 12 Maret 2018. Menurut Muhammad Zakir Rasyidin, kuasa hukum Rizki, Fahri dan Fadli dilaporkan karena diduga melanggar Pasal 28 ayat 2 UU ITE. "Menjadi dasar kami melaporkan ada dua akun Twitter yang kami duga milik pejabat tinggi negara yang kebetulan keduanya memegang jabatan wakil ketua DPR RI. Adapun yang menjadi alasan kenapa kita melaporkan adalah sebagai masyarakat kita ikut berpartisipasi dalam rangka berantas hoax," kata Zakir. Kicauan Fahri Hamzah yang dilaporkan ke polisi yakni tulisannya di akun Twitter pada 4 Maret 2018. "Dari web resmi @jawapos menemukan bahwa ketua MCA adalah Ahoker. Jadi maling teriak maling dan n...

JAKARTA--Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno batal melaksanakan konferensi pers untuk merilis hasil survey penataan Tanah Abang tahap I yang seharusnya dilaksanakan pada Jumat (9/3/2018). Padahal, dia sendiri yang menyebutkan bahwa hasil survey internal yang dilakukan oleh Dinas Kominfo DKI memiliki peran penting untuk penataan Tanah Abang Tahap II. Ternyata, penundaan sosialisasi hasil survey dilakukan lantaran adanya pemanggilan Dinas Perhubungan dan Biro Hukum DKI oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. "Penyampaian hasil survey internal memang harusnya Jumat minggu lalu. Namun, saya ingin memastikan bahwa penyelesaian dan penataan jangka menengah ini terkomunikasikan dengan semua stakeholder," katanya di Balai Kota, Selasa (13/3/2018). Stakeholders yang dimaksud Sandi tak lain adalah Dirlantas Polda Metro Jaya serta Ombudsman DKI. Dia tak ingin terjadi mispersepsi atau hasil pendataan yang dilakukan pemerintah tidak bisa terkomunikasikan dengan baik kepada pihak-pihak ...

Jakarta – Edi Naibaho, kuasa hukum Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara, Sutedi Raharjo, menjelaskan bahwa alasan kliennya menggugat perdata Wakil Gubernur DKI Jakarta . Edi mengatakan kliennya menduga ada pemberian surat rekomendasi yang cacat hukum dari Sandiaga Uno kepada Direktur Utama Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya Erlan Hidayat untuk maju sebagai Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi). Edi menuturkan, setiap Dirut PDAM yang ingin maju dalam perebutan kursi Ketua Umum Perpamsi harus mendapatkan rekomendasi dari pimpinan daerah. "Dia (Erlan) dapat rekomendasi surat dari Wagub. Dalam surat ini yang jadi masalah adalah tidak ada kop suratnya dan tidak ada nomor suratnya," kata Edi kepada Tempo, Jumat, 9 Maret 2018. Dugaan cacat hukum dalam surat rekomendasi bertanggal 29 November 2017 itu, kata Edi, ditambah dengan pencantuman atribusi Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur dan tertera stempel yang ti...

JAKARTA – Tidak hanya Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun terlambat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 Partai Gerindra, di Lapangan Arcici, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (11/3/2018). Mengenakan kemeja putih, dan peci hitam, Anies tiba sekitar pukul 17.30 atau telat sekitar satu setengah jam setelah acara bubar. Seiring itu, beberapa pekerja pun terlihat sedang membongkar panggung. Tentu saja ketika itu sudah tidak ada lagi pengurus, kader maupun simpatisan Partai Gerindra. Yang tersisa hanyalah pedagang, pekerja panggung, warga sekitar yang sedang berolahraga dan sejumlah wartawan yang masih menulis berita. Kepada wartawan, Anies menjelaskan datang terlambat karena baru saja selesai mendatangi sekaligus memberikan sambutan pada acara Upacara Melasti dalam rangka Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940, di Pura Segara Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta Utara. “Saya baru saja selesai, kebetu...

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta merespon komentar Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi mengenai penataan kota DKI Jakarta. Sandi mempertanyakan pernyataan Edi bahwa penataan ibu kota sudah rapi di zaman Gubernur Joko Widodo. "Jakarta tertata? Tertata? Are you sure? Have you been around?" imbas Sandi saat ditemui di Centennial Tower, Setia Budi, Jakarta Selatan, Jumat (9/3/2018). Sandi mengatakan penataan Jakarta saat ini sudah lebih baik. Namun, ia mengakui masih banyak tantangan yang perlu dihadapi serta permasalahan yang belum kelar. "Kota Jakarta sekarang lebih baik tapi memang penuh tantangan. Masih banyak yang di Tanah Abang kita bergerak masuk karena ada masalah. Di kota tua juga ada masalah. Kami bergerak masuk ke situ karena punya niat baik," tegas Sandi. Kendati demikian, Sandi mengucapkan terima kasih kepada DPRD DKI Jakarta atas kritikan yang sudah diberikan. Ia berjanji akan membuat Jakarta lebih baik lagi. "Tapi kita berterima kasih ke...

-Aksi penyerangan oleh pihak tak bertanggung jawab di Gereja Santa Lidwina, Bedog, Trihanggo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (11/2/2018) dan pengeroyokan terhadap Ustadz Abdul Basit oleh belasan remaja di Jalan Syahdan, Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (11/2/2018) menjadi tanda masih maraknya aksi intoleran di Indonesia. Sejumlah pihak diminta untuk menahan diri dan tak terprovokasi keadaan itu. Hal itu demi mencegah meluasnya gesekan antarkelompok masyarakat. Di Jakarta, peristiwa itu diharapkan tak menyulut situasi yang tak diinginkan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno berharap warga Jakarta tidak terprovokasi dengan isu SARA yang menelan korban jiwa pemuka agama. "Saya berdoa dan menghimbau agar tidak terprovokasi bahwa kita ini sudah melewati begitu banyak, kota ini sudah hampir 500 tahun melewati pasang surut dan kita selalu akan di semua komunitas," kata Sandi di Jakarta, Selasa (13/2/2018). Sandi berharap agar suasana damai saat Pilkad...

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, terpidana perkara penodaan agama punya dua kemungkinan yang sama untuk menang dan kalah. PK atas vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Utara itu pun bisa diajukan dengan beberapa alasan. "Bila dalam satu putusan ada satu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, atau ditemukannya bukti baru, atau keadaan baru, yang disebut dengan Novum," kata Fickar kepada Tempo yang menghubunginya, Sabtu (24/2/2018). Menurut Fickar, pertimbangan itu diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP. “Dua kemungkinan punya peluang yang sama, menang atau kalah (ditolak),” kata Fickar lagi. Juru bicara Pengadilan Jakarta Utara Jootje Sampaleng mengatakan, Ahok mengajukan PK karena dua alasan. Alasan Ahok adalah adanya kekhilafan hakim dalam memutus perkara dan adanya pertentangan yang nyata antara fa...

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tidak mau mmenyalahkan para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar Jalan Sunan Ampel dan Jalan Aditiawarman, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sandiaga justru menyalahkan pihaknya sendiri, yakni Pemprov DKI Jakarta, dan pemilik gedung di sekitar lokasi itu. "Jadi permasalahannya itu adalah ketidakmampuan kita, Pemprov, untuk mewajibkan gedung-gedung tersebut menghadirkan lokasi untuk pedagang kecil. Itu permasalahannya. Kita buka-bukaan aja. Bukan salahnya PKL. Salahnya Pemprov, salahnya pemilik gedung," kata Sandiaga di Jakarta Timur, Sabtu (3/3/2018). Sandiaga mengatakan, kemunculan PKL didorong kebutuhan warga sekitar. Ia berencana memanggil pemilik gedung di sekitar Melawai, termasuk kantor lamanya di Recapital. Dari pendataan sementara, Gedung PLN di Melawai tidak mampu menampung PKL yang ada. "Gedung PLN kemarin kami sudah dapat datanya. Hanya punya 300 kursi. Sementara yang bekerja di sana 2000. Dan...

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) telah menerima berkas peninjauan kembali (PK)Basuki Tjahaja Purnama alias . Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengajukan PK atas vonis dua tahun bui yang ia terima atas kasus penistaan agama. "Informasi berkas sudah dikirim ke MA. Perjalanan surat masuk lewat umum dulu," kata Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA Abdullah melalui pesan pendek di Jakarta, Selasa, 6 Maret 2018. Kepala Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Utara JootjeSampalengmembenarkan informasi tersebut. Menurutdia, berkas PK Ahok telah diteken dan dikirim ke MA. "Sudah, silakan cek ke MA untuk lebih lanjutnya," kata Jootje. Masuknya berkas PK Ahok ke MA ini menandai babak baru perjuangan Ahok. Sehari sebelumnya, Abdullah menyatakan MA belum sama sekali menerima berkas tersebut. Ia memperkirakan berkas masih dalam tahap penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh kedua pihak. Karena itu, kata dia, cepat atau lambatnya pelimpahan berkas ke MA di...

JAKARTA -Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah pernah dipecat DPP PKS. Fahri mengajukan gugatan dan dimenangkan oleh pengadilan. DPP PKS mengajukan banding tapi ditolak hingga prosesnya berlanjut ke kasai. Tapi saat proses hukum berjalan DPP PKS memecat anggota DPR yang selalu bersuara lantang itu. Atas tindakan DPP Fahri akan segera melaporkannya ke polisi. “Alasannya, ada persekongkolan dan permufakatan jahat, fitnah dan pemalsuan. Semuanya sedang diberkaskan,” kata Fahri di gedung DPR, Senin, (5/3). Menurut Fahri, pimpinan PKS saat ini tidak menghormati hukum dan aturan dalam kelembagaan negara. Presiden PKS Sohibul Imam dianggap tidak menghormati pengadilan yang sedang berporses. Fahri mengaku punya cukup bukti untuk menyeret Sohibul sebagai tersangka dalam dugaan pemalsuan. Menurut Fahri, berkas yang dibawa pertama ke polisi adalah bukti pemalsuan. “Saya terpaksa melaporkan ke polisi dengan serius. Karena bos saya sudah menghancurkan dan merusak partai (PKS),” kata...

JAKARTA – Program rumah DP 0 rupiah ternyata tidak sepenuhnya program hunian yang bebas dari down payment (DP) atau uang muka. Warga yang mengikuti program tersebut tetap harus membayar DP. Hanya saja ketentuan DP itu dibayarkan dahulu oleh Pemprov DKI Jakarta berupa talangan menggunakan APBD. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Agustino Darmawan menjelaskan warga nantinya harus membayar kewajiban DP bersama dengan cicilan setiap bulan. “Ditalangi (DP-nya). Jadi Pemprov pinjamkan duit ke warga,” katanya di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/3/2018). Menurut Agus, nantinya DP yang dipinjamkan Pemprov DKI Jakarta akan kembali ke APBD. Warga yang mengikuti program rumah DP 0 rupiah disebut Agus memilki keuntungan, yakni bunga yang harus dibayarkan relatif kecil, yakni 5 persen setiap tahun dengan masa cicilan hingga 20 tahun. “Saya kasih tahu cicilannya, kena bunga 5 persen, kalau DP-nya kena bunga setengah persen. Makanya DP-nya harus sebesar-besar ...

Setelah mengunjungi warga terdampak banjir di Kampung Melayu, Gubernur DKI JakartaAnies Baswedan mengunjungi warga Jalan Arus, Cawang, yang juga kebanjiran sejak Senin (5/2/2018) siang. Warga yang mengungsi di tenda, antusias menyambut kedatangan Anies. Mereka bercerita sudah lima tahun tak kebanjiran seperti ini. "Terakhir tahun 2013, Pak," kata warga yang kebanyakan ibu-ibu kepada Anies, Selasa (6/2/2018). Mendengar itu, Anies hanya tersenyum. Para pengungsi meminta tikar dan selimut tambahan kepada Anies untuk di rumah masing-masing. Mereka juga mengeluhkan surat-surat yang rusak akibat banjir  yang merendam rumahnya, hingga urusan Kartu Jakarta Pintar (KJP). "Nanti dipastikan, semua dicatat, kalau ada Kartu Keluarga, syarat-syarat yang rusak nanti diganti semua. KJP juga," kata Anies. Anies juga mengimbau warga untuk membersihkan rumahnya dengan karbol sebelum kembali menempati rumah lagi. "Nanti bapak-bapak kasih karbol biar enggak ada bakteri bia...

JAKARTA - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembalikan fungsi Jalan Jatibaru, Tanah Abang, tampaknya akan mendapat perlawanan dari para pedagang kaki lima (PKL). Pasalnya, para PKL itu sudah merasa kerasan berjualan di tengah jalan. Salah satu pedagang busana muslim di Jalan Jatibaru, Santi, mengaku belum mengetahui rencana tersebut. Namun, kata dia, jika benar Jalan Jatibaru akan dibuka kembali, para pedangang jelas keberatan. "Masa (mau dibuka lagi)? Kapan itu? Belum dengar saya. Tapi kalau benar saya sih enggak setuju, kita baru aja pindah ke sini, kemarin sudah ngantri panjang, rebutan buat tenda, masa mau dipindahkan lagi," kata Santi saat ditemui di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (4/3). Ditambahkan wanita berhijab ini, Pemprov DKI membuat keputusan tegas soal Tanah Abang. Pasalnya, menyangkut nasib para PKL. "Seharusnya kalau sudah bilang A jangan berubah lagi jadi B, ini menyangkut nasib kita Mbak, kita kebingungan juga kalau gini. Kalau misalny...

Jakarta -Terpaut jarak hampir 17 kilometer, Waduk Pluit di Jakarta Utara dan Waduk Ria Rio di Jakarta Timur mempunyai banyak kesamaan. Kedua waduk sama-sama menguarkan bau busuk. Airnya pun terlihat cokelat kehitaman. Selain itu, endapan lumpur tersebar di permukaan kedua waduk. Waduk ini pernah ditata di zaman gubernur dan Ahok. Sukiyanto, penjaga keamanan di Waduk Ria Rio, mengaku tak asing lagi dengan bau busuk waduk seluas 7,6 hektare itu. Menurut dia, tiga saluran air yang mengalir ke Waduk Ria Rio tak berhenti membawa sampah. “Itu sebabnya airnya kotor,” tutur dia, yang menjaga waduk itu sejak Februari 2014, seperti dimuat Koran Tempo, Rabu, 28 Februari 2018. Sempat ditata semasa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, pada 2013, Waduk Ria Rio kini kembali merana. Di salah satu saluran air yang mengarah ke Waduk Ria Rio terlihat tumpukan sampah tertahan oleh pembatas. Ketika air waduk melimpah, kata Sukiyanto, sampah yang mengapung dengan mudah lolos dari pembatas itu, lalu berkeli...

Jakarta - Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, mengkritik rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta pada triwulan pertama pemerintahan . Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno menargetkan, pada triwulan pertama, pihaknya mampu menyerap Rp 20 triliun dari total APBD 2018 sebesar Rp 77,1 triliun.“Namun faktanya, triwulan awal ini hanya mampu menyerap 6 persen atau sekitar Rp 5 triliun,” ujar Trubus, Sabtu, 3 Maret 2018. Menurut Trubus, serapan anggaran yang rendah ini sebenarnya menjadi masalah yang selalu dihadapi pemimpin Jakarta.Bahkan masalah ini kerap dijadikan senjata untuk menyerang lawan politik. “Mengapa demikian? Ada lima yang menjadi persoalannya,” ucap Trubus. Pertama, tutur Trubus, gubernur tidak membuat perencanaan pembangunan yang akurat. Kedua, lemahnya pembinaan, pengendalian, dan pengawasan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan. “Ketiga, kepemimpinan dan k...

JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, penyediaan rumah tapak DP nol rupiah dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di Jakarta hampir tak mungkin bisa direalisasikan. Harga yang tinggi untuk rumah tapak di Ibu Kota tak bisa masuk dalam skema FLPP. "Kalau pakai skema FLPP, kelihatannya belum ada ruang untuk menyinkronkan itu," kata dia di Balai Kota, Kamis (1/3) malam. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pengampu program ini telah menentukan harga sebesar Rp 140-an juta untuk rumah tapak yang bisa dibiayai dengan skema FLPP. Masyarakat yang disasar sebagai konsumen rumah tapak penghasilannya tak boleh lebih dari Rp 4 juta. Sementara harga rumah tapak dengan DP nol rupiah di Rorotan, Jakarta Utara, ditawarkan dengan harga Rp 350-an juta. Cicilan per bulan mencapai Rp 2,4 juta untuk tenor 20 tahun. Sementara, besar cicilan tak boleh lebih dari satu per tiga dari penghasilan. Artinya, penghasilan minima...

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampaknya mulai keteteran menangani pedagang kaki lima (PKL). Dia berjanji akan mengkaji keberadaan PKL yang mengokupasi jalur pedstrian di Ibukota, termasuk soal penataan di trotoar Melawai, Jakarta Selatan. “Semuanya lagi dikaji untuk mencarikan solusi terbaik bagi semua pihak,” ujar Anies di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (2/3/2018). Untuk langkah ke depan tampaknya Anies akan bersikap lebih tegas karena penataan yang lembut seperti pengalokasian 400 PKL Tanah Abang di Jalan Raya Jatibaru menimbulkan pro kontra berkepanjangan. Hingga saat ini dampak dari penataan di lokasi tersebut menimbulkan gejolak di banyak tempat. Banyak kelompok PKL lain yang minta ditampung di jalan raya. Anies mengaku dirinya sudah mendapat kabar tentang menjamurnya PKL di kawasan Senayan dan Melawai, Kebayoran Baru. Namun sejauh ini dia belum bersedia memberikan penjelasan soal solusinya karena masih menunggu berbagai kajian yang dilakukan banyak pihak. “Tap...