Trotoar di lima wilayah kota banyak beralih fungsi. Sarana publik yang seharusnya dipakai pejalan kaki banyak dimanfaatkan pedagang untuk berjualan dan parkir motor. Jakarta yang semakin semrawut membuat warga geregetan.
Ahmad Safrudin, perwakilan koalisi pejalan kaki, menilai apa yang terjadi terhadap trotoar saat ini merupakan efek dari longgarnya kebijakan Pemprov DKI Jakarta terhadap Kaki-5 Tanah Abang. Di mana pedagang diberikan tempat yang sebenarnya tidak seharusnya, yakni di jalan yang peruntukannya kendaraan.
“Apa yang terjadi terhadap trotoar Jakarta saat ini, merupakan sindrom dari Kaki-5 Tanah Abang. Mereka seakan diberi angin untuk bebas berjualan dimana saja, termasuk di luar Tanah Abang. Buktinya banyak trotoar dimanfaatkan untuk berjualan,” ucap Ahmad, Minggu (28/1), seraya mencontohkan pedagang basement di Blok M yang banyak keluar untuk menjajakan dagangannya di tepi jalan.
Ahmad menyesalkan dengan kelonggaran Pemprov DKI Jakarta. Padahal sebelumnya, pejalan kaki sudah cukup nyaman dengan program revitalisasi trotoar yang gencar dilakukan pimpinan sebelumnya.
Di mana trotoar-trotoar dilebarkan, dan pedagang maupun parkir liar ditertibkan. Namun kenyataan saat ini, trotoar kembali dijarah. Perbaikan dengan mengeluarkan uang ratusan miliar itu nyatanya hanya dijadikan tempat untuk berdagang.
“Uang bersumber dari APBD yang digelontorkan untuk membenahi dan melebarkan trotoar terasa mubazir, karena banyak beralih fungsi,” tegas Ahmad seraya berharap adanya tindakan tegas dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengembalikan fungsi trotoar.
Terkait pedagang Kaki-5, Ahmad menyarankan Pemprov DKI Jakarta menyediakan tempat pembinaan di dalam gedung. Bukan malah di sarana umum.
“Kalau memang tempatnya tidak cukup yang segera dibangun, atau gedung yang ada ditambah kapasitasnya,” ucapnya. “Misal Pasar Blok G Tanah Abang, bila memang belum maksimal untuk berjualan bagi pedagang, ya harus dipikirkan bagaimana solusinya bukan malah ditempatkan di Jalan.”
HAK PEJALAN KAKI
Kesemrawutan terhadap trotoar Jakartapun tidak luput dari sorotan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.
Menurut politisi PDI Perjuangan ini, jargon yang diusung Gubernur Anies Baswedan membela rakyat kecil tidak seharusnya demikian. Mengingat warga Jakarta bukan hanya pedagang Kaki-5. “Kami mendukung pembinaan pedagang itu. Tapi tidak dengan merugikan warga lainnya,” tegasnya.
Pria yang akrab disapa Pras ini mengingatkan Pemprov DKI Jakarta, bahwa pejalan kaki juga warga ibukota yang mempunyai hak dalam merasakan pembangunan, termasuk trotoar. “Kaki-5 dan pejalan kaki harus dimanusiakan dengan memberikan tempat yang memang selayaknya,” ucapnya.
Pantauan Pos Kota, trotoar yang berubah fungsi seabrek-abrek. Di Jakarta Timur, trOtoar yang berubah fungsi antara lain di kawasan Jatinegara Barat, Jatinegara Timur, Jalan Bekasi Raya, Jalan Raya Bogor, Jalan Dewi Sartika, Jalan Rawamangun, Jalan Pemuda, Jalan Rajiman, dan kawasan Matraman.
Sementara di Jakarta Pusat, trotoar yang berubah fungsi antara lain di kawasan Pasar Tanah Abang. Di kawasan ini, pedagang banyak memanfaatkan trotoar untuk berjualan. Kondisi ini dampak dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang mengakomodir keberadan pedagang sektror informal berjualan di jalan.
Selain jalan, pedagang banyak memanfaatkan trotoar untuk berjualan. Kondisi ini membuat geram Satpol PP DKI Jakarta yang menjaga lokasi tersebut.
Kasatpol PP Jakpus, Rahmat Lubis mengungkapkan, setiap harinya sebanyak 350 petugas harus dikerahkan untuk mensterilkan trotoar di kawasan Pasar Tanah Abang dari pedagang.
“Petugas yang diterjunkan dari lima wilayah kota untuk berjaga bergantian. Penjagaan dan pengawasan dilakukan dengan ketat. Trotoar di Jalan Jatibaru harus steril dari pedagang,” tegasnya.
Potret serupa juga terjadi di Jakarta Barat. Di Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Gajah Mada, banyak trotoar yang sudah dibenahi dan ditata beralih fungsi menjadi tempat berdagang.
RP412 MILIAR
SekAdar diketahui, perbaikan trotoar telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta secara masif dalam dua tahun terakhir. Tahun lalu duit bersumber dari APBD 2017 sebesar Rp412 miliar digelontorkan untuk perbaikan sarana publik tersebut.
Uang rakyat tersebut digunakan untuk menjadikan trotoar yang ideal bagi pejalan kaki. Yakni memiliki lebar 1,5 meter dan dilengkapi ubin pemandu penyandang disabilitas yang biasanya berwarna kuning, dilengkapi penerangan, kursi, serta tanaman.
Sumber berita dari ( poskotanews.com )
Comments
Post a Comment