Masalah baru di Tanah Abang akibat kebijakan Anies

JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya menguntungkan semua pihak dalam menata Tanah Abang dengan konsep yang mereka ciptakan.
Berdasarkan konsep penataan Tanah Abang ala Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, satu ruas jalan di Jalan Jatibaru Raya yang berdekatan dengan Stasiun Tanah Abang ditutup.
Ruas jalan tersebut kemudian digunakan sebagai tempat berdagang para pedagang kaki lima (PKL), sedangkan ruas jalan lainnya digunakan untuk bus transjakarta.
PKL yang selama ini berjualan di trotoar Jalan Jatibaru kini boleh berjualan di jalan dan diberi fasilitas tenda. Penutupan jalan dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai 18.00 WIB.
Cara ini diharapkan bisa menjadi solusi atas kesemrawutan Tanah Abang selama ini. Trotoar diharapkan bersih dari PKL, kemacetan hilang, dan ojek online, serta ojek pangkalan lebih tertib dalam mengambil penumpang.
Namun, kebijakan Anies dan Sandiaga ini menuai kritik sejumlah pihak, salah satunya para pedagang yang berjualan di Pasar Blok G. Sejumlah pedagang di Blok G mempertanyakan kebijakan ini.
Pedagang Blok G, Saifudin, menilai tak masuk akal jika Jalan Jatibaru ditutup untuk PKL. Sebab, menurut dia, salah satu yang membuat Blok G menjadi sepi adalah PKL yang berjualan di trotoar. Seharusnya, kata dia, pedagang yang berjualan secara resmi seperti mereka-lah yang difasilitasi.
"Ini kebijakannya lucu, sudah tahu yang mematikan Blok G itu ya PKL. Dulu ya kami ini mantan PKL yang dipindahkan ke mari, tetapi sekarang PKL diberi tempat khusus. Ya pasti makin parahlah," ujar Saifudin saat ditemui di Blok G Pasar Tanah Abang, Jumat (22/12).
Saifudin bertanya-tanya, mengapa PKL tidak dipindahkan saja ke Blok G. Harapannya, pasar bisa menjadi lebih ramai karena banyak pedagang.
Tak hanya pedagang Pasar Blok G, penyedia jasa ekspedisi juga tidak setuju dengan kebijakan ini.
Desi, pengusaha ekspedisi di Jatibaru, mengatakan bahwa penutupan jalan tersebut mengakibatkan usahanya merugi hingga puluhan juta rupiah.
Ini karena truk muat barang yang biasanya keluar masuk kawasan tersebut tak lagi bisa melintas.
"Saya ekspedisi Jakarta-Malaysia, itu mau dikemanain bongkar muatnya kalau jalan ditutup seperti itu. Pagi sampai siang waktunya bongkar muat. Saya rugi puluhan juta," ujar Desi.
Trotoar belum bersih
Harapannya, trotoar bisa bersih dari PKL setelah mereka diberikan ruang untuk berjualan di area jalan.
Namun, tetap saja ada PKL yang berjualan di trotoar dengan alasan tidak mendapat tenda dari Pemprov DKI.
Keberadaan tenda-tenda itu menimbulkan kecemburuan bagi PKL lain yang merasa lebih berhak.
Menurut para PKL yang berjualan di atas trotoar, mayoritas pedagang yang mendapatkan tenda adalah pedagang besar yang memiliki toko di Tanah Abang.
Mereka telah didata untuk diberikan tenda, tetapi belum mendapatkannya. "Kami ini yang namanya PKL, bukan mereka yang di sana (berjualan di tenda). Kami yang seharusnya dapat tenda," ucap seorang PKL kepada satpol PP.
Terkait masalah yang muncul setelah kebijakan itu mulai dijalankan, Anies mengatakan bahwa konsep penataan itu sudah sesuai aturan.
Penutupan jalan dilakukan untuk mengakomodasi semua pihak. Namun, dia akan melakukan review lagi terhadap kebijakan ini.
"Kita punya staf di Tanah Abang banyak sekali yang sekarang sedang kerja, me-review, kita ingin semua perubahan yang dilakukan di sana itu dipantau pelaksanaannya," ujar Anies. (Jessi Carina)