SEKILASINFO45

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Meski tidak menjelaskan secara rinci alasannya, namun Presiden Jokowi mengatakan dipilihnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar itu, sebagai menteri telah melalui pertimbangan yang matang. " Ya karena cocok saja, cocok di situ Pak Idrus," kata Jokowi usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/1). Jokowi menilai, penunjukan Idrus untuk menggantikan Khofifahperlu segera dilakukan untuk mengurusi berbagai program di Kementerian Sosiav lyang disebutnya sangat banyak. Salah satunya yakni masalah pembagian bantuan beras, PKH dan lainnya. Selain itu dengan penunjukan Idrus, Jokowi berharap Khofifah dapat berkonsentrasi dalam Pilkada Jawa Timur 2018. "Di Kemensos juga harus ada yang menghandle total karena pekerjaan kita banyak sekali di Kemensos ini, baik berupa pembagian beras, Rastra, urusan PKH, dan urusan-urusan sosial lainnya yan...

MADINAH -- Gempa bumi berkekuatan 2,5 skala richter dilaporkan mengguncang Kota Madinah, Arab Saudi, pada Selasa (16/1) malam waktu setempat atau sekitar pukul 01.00 WIB, Rabu (17/1). Keterangan ini disampaikan Masyarakat Geologi Saudi Hani Zahran, seperti dilansir Arab News,  Selasa (16/1). Meskipun begitu, pemerintah kota setempat menyebutkan, tidak ada laporan kerusakan sama sekali akibat gempa bumi. Pusat gempa diketahui berada di titik 14 kilometer arat barat-laut Madinah, dengan kedalaman tujuh kilometer di bawah permukaan airlaut. Juru bicara dinas pertahanan Kota Madinah, Khaled Al-Johani, menjelaskan, pihaknya mendapatkan kabar dari warga setempat sekira pukul 03.00. Warga yang tinggal di Madinah barat itu mengakui merasakan tanah huniannya bergetar sedikit. Bagaimanapun, gempa bumi ini dipastikan berdaya kecil sehingga tidak berbahaya. Hal itu ditegaskan juru bicara otoritas meteorologi dan penanggulangan bencana Arab Saudi, Tariq Aba Al-Khail. Dia juga menjelaskan, ...

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno kembali mangkir dari panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sedianya, Sandiaga akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan penggelapan  sebidang tanah milik Erward Suryadjaja di Jalan Curug, Tangerang pada tahun 2012. Sandiaga seharusnya diperiksa sebagai saksi pada Senin (15/1) tapi tidak datang. Panggilan ini merupakan yang kedua kalinya terhadap Sandiaga. Pada panggilan pertama pun Sandiaga tidak datang. "Kami sudah panggil tahap pertama pada 11 Oktober 2017, tapi beliau minta ditunda oleh kuasa hukumnya," ujar Wadirkrimum Polda Metro Jaya, AKBP Ade Ary Syam Indradi di Mapolda Metro Jaya, Selasa (16/1). Penyidik sudah mencoba berkomunikasi dengan pihak kuasa hukum Sandiaga terkait rencana pemeriksaan. Namun, lagi-lagi pihak kuasa hukum Sandiaga tidak memberikan jawaban pasti apakah Sandi bisa datang atau tidak. "Orang dipanggil sekali jika tidak ada alasan wajar, dan masuk akal m...

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, tidak setuju dengan langkah Pemprov DKI Jakarta yang mengizinkan rumput di kawasan Monumen Nasional dapat diinjak. Menurut Pras, sapaan akrab Prasetyo, kebijakan Anies-Sandi itu akan membuat kumuh Ibukota. Padahal, gubernur sebelumnya melarang pengunjung menginjak rumput, agar taman di Monumen Nasional tetap terawat, mengingat tempat itu sebagai ikon Indonesia. "Zaman gubernur Sutiyoso, gubernur Foke, Gubernur Jokowi, akhirnya dipager lah itu semua, kenapa dipager? Satu, ini ikon juga sebagai ibukota negara. Ini kan daeerah ring satu, tapi kenyataannya yang ada semua ditabrak," kata Pras di Gedung DPRD DKI, Selasa (16/1). "Saya gak setuju, gak realistis rumput boleh diinjak-injak. Ini ibukota sekarang kan lihat, kumuh," sambungnya. Tak hanya masalah rumput yang membuat Jakarta kumuh, politisi PDIP ini juga menyoroti langkah Anies yang membebaskan kawasan MH Thamrin untuk dilalui kendaraan roda dua. "Motor dib...

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, Kartu Jakarta Pintar (KJP) tak memberikan manfaat yang tepat bagi para penerima. Namun, lelaki yang akrab dipanggil Sandi ini tak menjelaskan secara spesifik contoh tidak adanya manfaat KJP bagi penerima. "Tapi yang kita temui di bawah, di lapangan itu ada kesulitan di mana KJP itu tidak bisa memberikan manfaat yang tepat bagi penerimannya karena banyak sekali kebutuhan mereka yang harus dibayarkan tunai," ujar Sandi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (15/1). Kendati demikian, mantan Ketua HIPMI ini mengatakan bahwa pemerintah provinsi (pemprov) DKI saat ini tengah mencari solusi yang tepat guna mengatasi persoalan tersebut. "Jadi, di bawahnya ini belum siap. Kita lagi mencari bagaimana solusinya atas masalah tersebut. Karena kalau kita di pemprov sendiri, di lingkungan kita sudah cashless," tandasnya. (Asp) SUMBER BERITA DARI ( MERAHPUTIH.COM )

JAKARTA, KRJOGJA.com - Pemerintah berencana untuk mengubah struktur gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini. Pasalnya struktur gaji PNS yang tengah diterapkan ini dianggap tidak seimbang. Di mana, tunjangan kinerja (tukin) lebih besar dari gaji pokok yang diperoleh. Sehingga, diperlukan perluasan perubahan struktur untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan gaji dan tunjangan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meski begitu, dirinya mengaku sudah memiliki desain mengenai pola yang akan diterapkan terkait gaji dan tunjangan PNS tersebut. "Kita lagi menyusun RPP gaji dan tunjangan. Bagaimana pola yang baru sekarang sudah buat konsepmya tinggal diputuskan (Presiden)," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (15/1/2018). Dalam pembahasan itu juga lanjut Asman, pihaknya tidak hanya membahasi mengenai gaji dan tunjangan dari ONS saja. Kar...

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan tak menghormati mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal itu menyikapi ihwal tidak adanya peresmian flyover Pancoran pasca ujicoba kendaraan yang dibuka pada hari ini Senin (15/1). Mengingat, proyek tersebut mulai dibangun pada November 2016 atau pada era Ahok menjabat. "Anies tidak menghormati gubernur sebelumnya ya, si Ahok, seharusnya dia meresmikan sebagai salah satu sosialisasi kepada masyarakat tentang fungsi flyover itu," kata Arbi kepada AKURAT.CO, Senin (15/1). Menurut Arbi, Gubernur Anies gengsi untuk meresmikan proyek yang dibangun era Ahok. Hal itu terlihat dari kebijakan-kebijakan gubernur sebelumnya yang diubahnya. "Jangan-jangan dia (Anies) masih dendam dengan Pilkada DKI 2017. Kan banyak kebijakan-kebijakan gubernur sebelumnya yang diubah Anies, misalnya Monas," katanya. "Memang flyover Pancoran kalau dilihat pem...