Anies Diminta Tidak Lagi Berdrama Soal APBD DKI

Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 dibawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai kurang transparan dalam proses pengelolaannya. Hal itu membuat Direktur Eksekutif Center Budgeting Analysis Uchok Khadafi membandingkannya dengan APBD semasa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Anies dinilai cenderung menutup mata terkait pengelolaan APBD DKI 2018. Salah satu contohnya adanya ketiadaan anggaran lift rumah dinas sebesar Rp 750 juta dalam alokasi anggaran di APBD 2018.
Uchok merasa heran karena tiba-tiba saja pengadaan lift itu masuk dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP).
“Masyarakat curiga kalau ditutup-tutupi berarti ada niatan menggarong APBD. Coba dong dibuka lagi APBD 2018 kepada publik,” kata Uchok, Kamis (01/02/2018).
Lebih lanjut Uchok menjelaskan bahwa adanya ketidakterbukaan dapat menjadi pintu masuk untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Terlebih dalam anggaran renovasi rumah dinas dan pengadaan lift senilai Rp 752 juta tersebut juga tidak melalui pembahasan bersama banggar DPRD.
“Kalau Ketua Banggar saja tidak tahu soal pengadaan lift itu berarti ada siluman. Gubernur sebagai pengguna anggaran seharusnya mengetahui. Jangan lagi berdrama seakan-akan tidak tahu dan kemudian menjadi pahlawan dengan memerintahkan menghapus. Masyarakat sekarang sangat kritis, mereka tidak kecele dengan drama seperti e-KTP,” jelasnya.
Uchok juga merasa bersyukur dengan adanya sistem e-Budgeting yang telah diinisiasi oleh Gubernur sebelumnya. Menurutnya apabila sistem tersebut ditiadakan, maka proyek siluman seperti itu dapat masuk dengan leluasa yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Apakah e-budgeting tidak dilaksanakan lagi sehingga timbul anggaran siluman itu? Kalau begini terus, potensi membuka pintu anggaran siluman masuk semakin lebar,” kata Uchok.

Sember Berita Dari. ( HARIANINDO.COM )