SEKILASINFO45

Buku 'Ahok Di Mata Mereka' yang ditulis oleh 51 orang penulis dengan latar belakang profesi yang berbeda disinyalir menyebabkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kaya raya meski berada di dalam bui. "Sehari bisa sampai 50 buku bapak harus tanda tangan order. Bapak dapat uang banyak dari buku. Lebih kaya sih di penjara," kata Fifi di PN Jakut, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (28/2). Bahkan, beredar kabar bahwa keuntungan yang didapatkan dari penjualan buku tersebut sebanyak kurang lebih Rp 10 miliar. Meski begitu, Fifi mengaku tak mengetahui angka pastinya. "Saya enggak tahu lah, saya gak dapat apa-apa sih," selorohnya. Fifi menambahkan buku tersebut dijual seharga Rp 750.000. Banyak pula orang yang dari luar negeri yang memesan buku itu. "Harganya Rp 750.000. Itu harganya segitu ada asal tulisan dan tanda tangan bapak. Ada yg pesan sampai 100 buku di luar negeri. Ada banyak sekali, satu hari bisa smpai 50 buku tanda tangan tulis," ungkap Fifi. S...

Pemprov DKI Jakarta batal melakukan groundbreaking di wilayah Rorotan, Jakarta Utara. Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta mengatakan jika memang belum ada rencana lanjutan soal groundbreaking tersebut. "Yang bilang hari ini (Groundbreaking) siapa juga? Makanya kemarin saya ditanyain saya nggak komentar, siapa yang bilang hari ini. Belum ada rencana (Groundbreaking)," kata Anies di Gedung Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (28/2). "Saya prinsipnya Anda tahu. Tidak pernah mengumumkan sampai semua matang. Jadi semuanya siapin, semua tertata baik sudah siap baru umumkan," lanjutnya. Bahkan Anies mengatakan jika belum ada rencana program rumah DP 0 Rupiah di kawasan Rorotan. "Belum ada program itu. Yang kita sudah luncurkan, sudah diluncurkan. Yang sekarang belum, belum ada. Anda cek aja program siapa? Program pemprov? Tidak ada. Cek aja," terangnya. Sumber berita dari. ( JITUNEWS.COM ) Dengan judul yang sama: Batal Groundbreaking Rumah DP...

YOGYAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta seluruh aparatur pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah siap menerima kritik dalam proses pengambilan kebijakan. "Sepedas apapun namanya kritik. Kritik dengan penghinaan itu beda," kata Tjahjo saat memberikan pidato pengarahan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Regional I Tahun 2018 di Yogyakarta, Selasa (27/2/2018). Dalam konteks pemerintahan daerah, kritik biasa muncul dari DPRD. Hal itu tidak ada masalah dan harus diterima karena memang tugas DPRD memberikan kritik dan saran terhadap pemerintah daerah. "Di DPR RI ada saudara Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI yang terhormat. Kerjanya mengritik pemerintah terus, ya tidak ada masalah karena dia oposisi sehingga tugas yang benarpun dia kritik," kata dia. Menurut dia, aparatur pemerintah di daerah harus mampu memberikan gambaran dan penjelasan secara gamblang kepada masyarakat mengenai program-program yang dijalankan. ...

Hari ini, sidang Peninjauan Kembali (PK) atas vonis dua tahun penjara mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada kasus penodaan agama perdana digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Senin (26/2/2018). Dilansir TribunSolo.com dari Kompas.com, setengah jam sebelum sidang dimulai, sejumlah demonstran baik pendukung maupun penolak Ahok sudah berkumpul di halaman Gedung PN Jakarta Utara, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Sejumlah penolak Ahok yang berasal dari Aliansi Pergerakan Islam terlihat berselawat. Mereka membawa sejumlah poster berbunyi dukungan bagi hakim untuk menolak PK Ahok. Sementara, orang-orang pro Ahok yang berasal dari Komunitas Bangsa Bersatu asyik berfoto dan mengobrol dengan kelompoknya Massa yang didominasi perempuan itu juga membawa sebuah karangan bunga yang bertuliskan kalimat dukungan terhadap Ahok. Sejumlah massa pro dan kontra Ahok juga memberikan reaksinya lewat media sosial. Salah satu orang yang mendukung Ahok di media ...

JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah mengajukan peninjauan kembali (PK) atas vonis kasus penodaan agama terhadapnya. Bahkan Senin (26/2) pagi tadi, sidang perdana PK telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kuasa hukum Ahok yakni Fifi Lety Indra mengatakan, banyak alasan mengapa PK ini diajukan. Mereka menilai ada kekhilafan hakim, hingga kejanggalan-kejanggalan lain di kasus yang heboh di akhir 2016 itu. Fifi yang juga adik dari Ahok menyatakan, pelapor kasus penodaan agama itu semuanya sama, yakni pembenci Ahok. “Mereka sudah membenci Pak Ahok dari sananya dan semua itu atas nama penduduk beragama Islam. Padahal banyak pendukung Pak Ahok beragam Islam yang tak tersinggung,” terang dia di PN Jakut, Senin (26/2). Dia juga memastikan, warga Kepulauan Seribu sebagai pendengar langsung pidato Ahok tak ada yang keberatan. “Tak ada satu pun penduduk Kepulauan Seribu yang merasa tersinggung atau marah, ini harus jadi pertimbangan. Ini (pelapor) marah dan tersingg...

Peristiwa penyerangan di Gereja St Lidwina Sleman, Yogyakarta, pada hari Minggu (11/2), disesalkan oleh banyak pihak. Sebelumnya, kekerasan juga menimpa seorang pemimpin pondok pesantren di Jawa Barat, dan juga tindakan tidak menyenangkan menimpa biksu di Tangerang, Banten. "Ansor Jawa Timur menilai sepertinya ada aktor di balik kejadian itu, tidak mungkin tiba-tiba menyerang ke gereja tanpa indikasi siapa pengirimnya dan lain sebagainya," kata Sekretaris Gerakan Pemuda Ansor Jatim, Abid Umar, di sela acara rapat kerja Ansor Surabaya, pada hari Minggu (11/2). "Jangan-jangan nanti pelaku yang di Gereja Sleman mengaku gila juga," ujarnya. Ia mengatakan, aksi serupa bisa saja menular ke Jawa Timur. Karena itulah, seluruh anggota Ansor dan Banser Jatim diminta untuk mengantisipasi agar tidak terjadi perpecahan antarumat beragama. "Jangan sampai kita semua saling menyalahkan karena aksi-aksi seperti itu," kata Gus Abid. Sumber berita dari. ( JITUNEWS.CO...

JAKARTA - Bareskrim Polri menangkap seorang Wiraswasta yang melakukan penghinaan terhadap terhadap Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Istrinya Iriana Jokowi di Media Sosial. Pelaku ditangkap di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kamis 22 Februari 2018 kemarin. Kabareskrim Mabes Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menyebut bahwa pelaku dengan inisial MKN (57) itu ditangkap karena diduga melakukan pembuatan konten Suku, Agama, Ras dan Antar-Golongan (SARA), serta melakukan penghinaan terhadap Kepala Negara dan Ibu Negara tersebut. "Berdasarkan data, Bareskrim Mabes Polri, baru saja mengungkapkan perkara ujaran kebencian atau penghinaan melalui media sosial oleh Tim Tindak Satgas Patroli Siber Bareskrim Polri dan Sat Reskrim Polres Tanjung Pinang," papar Ari dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Jakarta, Jumat (23/2/2018). Jenderal polisi dengan pangkat bintang tiga itu meyayangkan maraknya kejahatan di dunia Siber. Apalagi, kata dia yang menjadi korban penghinaa...